Borobudur Law and Society Journal

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Pinjaman Online

Bilal Assaifuddin Ahmad, Basri Basri, Yulia Kurniaty, Hary Abdul Hakim — Mon, 22 Jul 2024 00:00:00 +0000

Di era digital ini dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia berinteraksi, bekerja, dan menyimpan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan privasi data pribadi di era digital, dengan fokus pada perspektif hak asasi manusia, di Kota Magelang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya dalam melindungi privasi data pribadi melalui regulasi dan kebijakan di tingkat nasional maupun lokal, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam penerapan perlindungan yang efektif. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya privasi data, kurangnya penegakan hukum yang konsisten, dan kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan teknologi menjadi kendala utama. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan hak privasi data pribadi, penguatan penegakan hukum, dan pembaharuan kebijakan yang sesuai dengan dinamika era digital. Selain itu, perlunya keterlibatan aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam membangun lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pengelolaan data pribadi di Kota Magelang.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Demi Terwujudnya Demokrasi di Indonesia

Dhany Ibrahim, Basri Basri, Dilli Trisna Noviasari, Habib Muhsin Syafingi — Wed, 24 Jul 2024 00:00:00 +0000

Kejahatan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) di Indonesia sejak masa Orde Baru hingga Reformasi mengalami peningkatan di setiap penyelenggaraanya. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan bentuk apa saja tindak pidana pemilu yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu dan menjelaskan bagaimana mekanisme penegakan hukumnya. Penegakan hukum dalam tindak pidana pemilu harus dilakukan secara tegas, agar penegakan hukum pemilu dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan pemilu berintegritas, jujur dan adil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah Penegakan hukum dalam pemilu penting untuk menjaga integritas dan keamanan, melibatkan koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu, meskipun terdapat kendala dalam pemahaman antar lembaga. Tindak pidana pemilu seperti politik uang harus ditindak tegas, dengan pelaksanaan sanksi yang diatur dalam Pasal 280 UU Pemilu yang melarang beberapa pihak terlibat dalam kampanye.

Good Governance: Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Magelang

Thu, 25 Jul 2024 00:00:00 +0000

Penerapan SID berupa website di Indonesia masih banyak menghadapi kendala, di Kabupaten Magelang sendiri masih banyak desa yang belum melaksanakanya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 dalam mewujudkan good governance melalui SID. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Magelang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris yang menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 di Kabupaten Magelang masih belum optimal karena beberapa faktor. Diperlukan perbaikan di aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi program.

Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Sumberadi

Sat, 27 Jul 2024 00:00:00 +0000

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat yang mana diatur dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 dan Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi PTSL di Kelurahan Sumberadi Mlati Kabupaten Sleman, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan memberikan solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan temuan awal, pelaksanaan PTSL di Kelurahan Sumberadi menghadapi masalah kecurangan oleh panitia pelaksana yang memungut biaya lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam SKB 3 Menteri Tentang Pembiayaan Persiapan Tanah Sistematis. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode penelitian pendekatan pendekatan sosiologi hukum. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori Edward III yang menyatakan terdapat 4 faktor keberhasilan implementasi pelayanan. Sumberdata yang digunakan terdiri dari data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan melakukan wawancara dan studi pustaka. Dan analisis data menggunakan metode kualitatif dan disajikan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pelayanan PTSL di Kelurahan Sumberadi belum efektif berdasarkan analisis faktor komunikasi, anggaran, dan komitmen implementor.

Problematika Pendaftaran Jaminan Fidusia melalui Sistem AHU Online

Tsuroyyaa Maitsaa’ Jaudah — Tue, 30 Jul 2024 00:00:00 +0000

Electronic registration of fiduciary guarantees aims to enhance efficiency, transparency, and legal certainty, replacing the less effective manual methods. However, this system has shortcomings that hinder the registration process until the registration period expires. In the digital era, the application of technology in the legal system often faces obstacles, making it essential to improve efficiency and provide legal certainty. This research aims to identify the obstacles in electronic fiduciary registration using an empirical juridical method. The results show several technical issues that hinder the registration process until the registration period ends. The conclusion of this research suggests improvements to the AHU Online system and related policies so that the initial goals of electronic fiduciary registration, namely efficiency and legal certainty, can be better achieved.

Legal Protection of Consumers in Renting Video Streaming Accounts Obtained Through The Marketplace

Tue, 30 Jul 2024 00:00:00 +0000

This study aims to determine the validity of the video streaming account rental agreement through the marketplace and the protection of consumers in renting video streaming accounts through the marketplace. This research uses normative research methods with a legislative approach and literature study and is presented descriptively the results of this study explain that the agreement that occurs between the video streaming application service provider in the marketplace and the application tenant does not fulfil the validity of the agreement according to Article 1320 of the Civil Code, namely regarding the requirements of a halal cause. The tenant has violated the terms and conditions set by the official video streaming application service provider. Legal protection cannot be given to users of video streaming application services obtained through the marketplace because the objective conditions of the agreement are not fulfilled, which makes the agreement null and void and is considered never to have occurred.

Hukum Ketenagakerjaan di Era Modern: Antara Hak dan Kewajiban

Fadil Muhammad — Tue, 30 Jul 2024 00:00:00 +0000

In today's modern era where all kinds of needs, especially in the world of work, must be available very quickly, causing complexity in work culture that is felt to require its own special rules, this study aims to explain the various phenomena faced by the employment sector in the modern era today, studied from the prevailing laws and regulations. This study is expected to be part of the references and guidelines related to changes or updates to employment law in the future. The research method used in this article is normative juridical with data collection techniques through literature studies from various sources in the form of laws and regulations, journal articles, and news that exist according to the context of employment developments in the modern era. With various phenomena and work cultures that exist in the modern era, a regulation is needed that can truly provide legal certainty with the aim of providing welfare and ensuring the rights and obligations of workers and companies in particular and evenly for the sake of increasing Indonesian human resources.